Diduga Terjadi Perampasan Tanah Suku Momuna Di Yahukimo

Dekai,- Klaim tanah oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk ibu kota seluas 8 Km x 8 Km mendapat sorotan dari beberapa pihak. Hingga saat ini tanah tersebut dianggap masih bermasalah. Kenapa dianggap bermasalah, karena tanah tersebut dipindahtangankan tanpa dilakukan musyawarah internal marga-marga pemilik hak ulayat dan belum ada pemahaman yang baik dari Suku Momuna yang mendiami Kota Dekai masa itu.Hal ini disampaikan Barthol Kubu disela-sela kegiatan Konfrensi Masyarakat Momuna Ke – III pada Sabtu (10/02/2018) di Dekai.


“ Kebetulan saat proses tersebut saya masih di Wamena. Tapi dari informasi yang saya kumpul selama ini bahwa pelepasan tersebut dilakukan tanpa ada musyawarah. Mereka hanya disuruh datang dan tandatangan daftar hadir lalu dibagi uang,” ujar Barthol Kubu.

Menurut Barthol Kubu bahwa selama Suku Momuna yang mendiami Kota Dekai selalu bertanya perihal tersebut. Karena proses pelepasan dan lainnya dianggap tidak benar dan bermasalah. Sehingga pemilik hak ulayat masih mengatakan bahwa hal ini belum tuntas.

Sementara itu Wirya Supriyadi, Koordinator Advokasi Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua membenarkan apa yang dijelaskan Bartho Kubu. Wirya pun menjelaskan bahwa tanah yang diklaim Pemerintah Kabupaten Yahukimo seluas 8 Km x 8 Km atau 64 Km2. “Artinya luas itu sama dengan 64 juta meter persegi. Dan nilai kompensasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Yahukimo adalah Rp 20 Milliard. Artinya harga tanah hanya Rp 312 per m2. Adakah orang yang mau jual tanah Rp 312 / m2 dan terletak ditengah kota,” tegas Wirya Surpriyadi dengan wajah serius.

Ditambahkan Wirya bahwa dalam proses pelepasan tanah dimana para marga yang mempunyai hak ulayat tidak berikan penjelasan tentang dampak baik dan buruk jika mereka melepaskan tanah. Tanpa musyawarah adat. Dan ingat nilai kompesasi yang diberikan sangatlah kecil dan tidak sebanding dengan kerusakan sumber penghidupan Suku Momuna selanjutnya hingga sekarang ini.

Dan dirinya juga mengatakan jika pelapasan ulayat dilakukan, tanpa ada dilakukan proses musyawarah adat apakah disetujui semua marga pemilik hak ulayat atau bagaimana. Dan tanpa memberikan informasi dampak baik dan buruk bagi Suku Momuna pemilik hak ulayat adalah maka hal ini dapat dikategorikan sebagai perampasan tanah. Karena proses pengalihan tanah ulayat Suku Momuna dijadikan Kota Dekai dilakukan tanpa disepakati semua pemilik hak ulayat, tidak bermartabat, tidak berkeadilan dan mengabaikan rasa kemanusiaan.

Wirya Supriyadi pun menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo.” Saya menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo agar mempertimbangkan dengan hati yang tulus untuk membuka ruang dialog. Saya yakin Bapak Bupati Abock Busup punya hati untuk Suku Momuna dan membicarakan status tanah yang diklaim tersebut. Jika tidak tentu maka hal ini berpotensi menjadi konflik agraria kedepannya,” ucap Koordinator Advokasi , JERAT Papua.
Untuk diketahui JERAT Papua telah melakukan kegiatan pemberdayaan , membangun kesadaran kritis dan penguatan kelembagaan adat bagi Suku Momuna sejak tahun 2013 lalu. Dan bersama masyarakat adat Momuna mendorong berdirinya Dewan Masyarakat Adat Momuna (DMAM).(redaksi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *